Australia adalah sebuah negara yang terletak di benua Australia. Negara ini memiliki bentuk pemerintahan yang unik. Pemerintahan Australia adalah sebuah monarki konstitusional dengan sistem parlementer. Namun, bentuk pemerintahan Australia tidak hanya sebatas itu. Artikel ini akan membahas lebih dalam lagi tentang bentuk negara Australia.
Monarki Konstitusional
Sebagai sebuah negara monarki konstitusional, Australia memiliki seorang kepala negara yang berupa seorang Ratu atau Raja dari Kerajaan Inggris. Saat ini, Ratu Elizabeth II adalah kepala negara Australia. Meskipun memiliki kepala negara dari Kerajaan Inggris, Australia memiliki pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh Perdana Menteri.
Sistem Parlementer
Sistem parlementer adalah bentuk pemerintahan dimana kekuasaan legislatif dan eksekutif dipisahkan. Di dalam sistem parlementer, anggota parlemen dipilih oleh rakyat untuk mewakili mereka. Di Australia, sistem parlementer ini dikenal sebagai Parlemen Australia. Terdapat dua kamar di Parlemen Australia, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat.
Dewan Perwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Rakyat adalah kamar yang terdiri dari 151 anggota parlemen yang dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum. Mereka bertanggung jawab untuk membuat undang-undang dan memerintah negara bersama-sama dengan Perdana Menteri. Partai politik dengan mayoritas suara di Dewan Perwakilan Rakyat akan membentuk pemerintahan.
Senat
Senat adalah kamar yang terdiri dari 76 anggota parlemen yang dipilih oleh rakyat. Setiap negara bagian dan teritori memiliki jumlah senator yang sama, yaitu 12 orang. Senat bertanggung jawab untuk meninjau dan menyetujui undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
Gubernur Jenderal
Gubernur Jenderal adalah perwakilan Ratu di Australia. Meskipun jabatan Gubernur Jenderal secara teknis adalah jabatan tertinggi di Australia, kekuasaannya terbatas dan didasarkan pada konstitusi. Gubernur Jenderal bertanggung jawab untuk menyetujui undang-undang yang telah disetujui oleh Parlemen Australia dan menandatanganinya menjadi undang-undang resmi.
Pemerintahan Negara Bagian dan Teritori
Australia terdiri dari enam negara bagian dan dua teritori. Setiap negara bagian dan teritori memiliki pemerintahan sendiri yang bertanggung jawab untuk mengatur urusan di dalam wilayahnya masing-masing. Pemerintahan negara bagian dan teritori di Australia memiliki bentuk pemerintahan yang sama dengan pemerintahan federal, yaitu monarki konstitusional dengan sistem parlementer.
Referendum
Referendum adalah proses dimana rakyat Australia memberikan suara mereka untuk mengubah konstitusi. Untuk mengubah konstitusi, referendum harus diadakan dan setidaknya 50% + 1 dari suara harus mendukung perubahan tersebut. Referendum jarang diadakan di Australia.
Partai Politik
Partai politik berperan penting dalam pemerintahan Australia. Partai politik dengan mayoritas suara di Dewan Perwakilan Rakyat akan membentuk pemerintahan. Perdana Menteri dan menteri-menteri kabinet dipilih oleh Partai Politik yang memiliki mayoritas suara di Parlemen.
Kekuasaan Mahkamah Agung
Mahkamah Agung Australia merupakan sistem peradilan tertinggi di Australia. Mahkamah Agung terdiri dari tujuh hakim yang dipilih oleh pemerintah federal. Mahkamah Agung memiliki kekuasaan untuk menentukan apakah undang-undang yang dibuat oleh Parlemen Australia sesuai dengan konstitusi atau tidak.
Kesimpulan
Australia memiliki bentuk pemerintahan yang unik dengan kombinasi monarki konstitusional dan sistem parlementer. Pemerintahan Australia dipimpin oleh seorang Perdana Menteri dan memiliki Parlemen Australia yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Terdapat juga pemerintahan negara bagian dan teritori yang memiliki bentuk pemerintahan yang sama dengan pemerintahan federal. Mahkamah Agung Australia memiliki kekuasaan untuk menentukan apakah undang-undang yang dibuat oleh Parlemen Australia sesuai dengan konstitusi atau tidak.
Artikel Bentuk Negara Australia
© Copyright 2023 TEKNOBGT.COM
