MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan lembaga tertinggi negara di Indonesia yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, serta membuat keputusan-keputusan yang terkait dengan pembangunan nasional. Tugas MPR diatur dalam Pasal 3 UUD 1945 dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
Pengawasan atas Pemerintahan
Tugas utama MPR adalah melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun daerah. MPR memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban dari presiden, wakil presiden, menteri, dan gubernur terkait dengan kebijakan yang telah diambil. Selain itu, MPR juga dapat membentuk panitia khusus untuk menyelidiki kasus-kasus yang dianggap penting bagi kepentingan nasional.
Pembuatan Keputusan
MPR memiliki kewenangan untuk membuat keputusan-keputusan yang terkait dengan pembangunan nasional, seperti penetapan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pengesahan perubahan UUD 1945. Keputusan-keputusan MPR bersifat final dan mengikat seluruh rakyat Indonesia.
Pembentukan Panitia Ad Hoc
MPR dapat membentuk panitia ad hoc untuk membahas masalah-masalah yang dianggap penting bagi kepentingan nasional. Panitia ad hoc ini terdiri dari anggota MPR dan dapat mengundang ahli atau pihak-pihak terkait untuk memberikan masukan dalam pembahasan. Hasil dari pembahasan panitia ad hoc dapat dijadikan dasar untuk membuat kebijakan atau keputusan oleh MPR.
Pengangkatan Ketua MPR
Tugas MPR juga meliputi pengangkatan ketua MPR yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Ketua MPR dipilih dari anggota MPR dan diangkat oleh MPR dalam sidang pleno dengan mekanisme pemilihan yang ditetapkan oleh MPR.
Pembentukan Tim Penyusun Naskah Akademik
MPR dapat membentuk tim penyusun naskah akademik untuk membantu dalam penyusunan naskah akademik yang berkaitan dengan tugas-tugas MPR. Tim ini terdiri dari ahli-ahli yang memiliki keahlian di bidang yang berkaitan dengan tugas-tugas MPR, seperti hukum, politik, dan ekonomi.
Pengawasan Terhadap Pemilu
Tugas MPR juga meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) yang diatur dalam Pasal 22E UUD 1945. MPR dapat membentuk panitia khusus untuk mengawasi jalannya pemilu dan memastikan pemilu berjalan dengan lancar, jujur, dan adil.
Pembentukan Komisi-Komisi
MPR dapat membentuk komisi-komisi yang bertugas untuk melakukan pengkajian dan penyusunan rekomendasi terkait dengan bidang-bidang tertentu, seperti hukum, politik, dan ekonomi. Komisi-komisi ini terdiri dari anggota MPR dan dapat mengundang ahli atau pihak-pihak terkait untuk memberikan masukan dalam pengkajian dan penyusunan rekomendasi.
Pembentukan Panitia Kerja
Tugas MPR juga meliputi pembentukan panitia kerja untuk membahas masalah-masalah yang dianggap penting bagi kepentingan nasional. Panitia kerja ini terdiri dari anggota MPR dan dapat mengundang ahli atau pihak-pihak terkait untuk memberikan masukan dalam pembahasan. Hasil dari pembahasan panitia kerja dapat dijadikan dasar untuk membuat kebijakan atau keputusan oleh MPR.
Pengesahan Rancangan Undang-Undang
MPR memiliki hak untuk mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh DPR. Pengesahan rancangan undang-undang oleh MPR dilakukan setelah melalui proses pembahasan yang telah ditetapkan oleh MPR.
Pembentukan Panitia Seleksi
MPR dapat membentuk panitia seleksi untuk melakukan seleksi terhadap calon anggota lembaga negara, seperti hakim konstitusi dan anggota BPK. Panitia seleksi terdiri dari anggota MPR dan dapat mengundang ahli atau pihak-pihak terkait untuk memberikan masukan dalam seleksi calon anggota lembaga negara.
Pembentukan Tim Pengkaji Kebijakan
MPR dapat membentuk tim pengkaji kebijakan untuk melakukan pengkajian terhadap kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah. Tim pengkaji kebijakan ini terdiri dari ahli-ahli yang memiliki keahlian di bidang yang berkaitan dengan kebijakan yang akan dikaji.
Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang
MPR dapat membentuk tim penyusun rancangan undang-undang untuk menyusun rancangan undang-undang yang akan diajukan ke DPR. Tim penyusun rancangan undang-undang ini terdiri dari ahli-ahli yang memiliki keahlian di bidang yang berkaitan dengan undang-undang yang akan disusun.
Pembentukan Tim Kajian Sosial
MPR dapat membentuk tim kajian sosial untuk melakukan kajian terhadap masalah-masalah sosial yang dianggap penting bagi kepentingan nasional. Tim kajian sosial ini terdiri dari ahli-ahli yang memiliki keahlian di bidang yang berkaitan dengan masalah sosial yang akan dikaji.
Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Pemerintah
MPR dapat membentuk tim penyusun rancangan peraturan pemerintah untuk menyusun rancangan peraturan pemerintah yang akan diajukan ke presiden. Tim penyusun rancangan peraturan pemerintah ini terdiri dari ahli-ahli yang memiliki keahlian di bidang yang berkaitan dengan peraturan pemerintah yang akan disusun.
Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah
MPR dapat membentuk tim penyusun rancangan peraturan daerah untuk menyusun rancangan peraturan daerah yang akan diajukan ke DPRD. Tim penyusun rancangan peraturan daerah ini terdiri dari ahli-ahli yang memiliki keahlian di bidang yang berkaitan dengan peraturan daerah yang akan disusun.
Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Presiden
MPR dapat membentuk tim penyusun rancangan peraturan presiden untuk menyusun rancangan peraturan presiden yang akan diajukan ke presiden. Tim penyusun rancangan peraturan presiden ini terdiri dari ahli-ahli yang memiliki keahlian di bidang yang berkaitan dengan peraturan presiden yang akan disusun.
Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur
MPR dapat membentuk tim penyusun rancangan peraturan gubernur untuk menyusun rancangan peraturan gubernur yang akan diajukan ke gubernur. Tim penyusun rancangan peraturan gubernur ini terdiri dari ahli-ahli yang memiliki keahlian di bidang yang berkaitan dengan peraturan gubernur yang akan disusun.
Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati/Walikota
MPR dapat membentuk tim peny
