Cara Perhitungan PPh 21 Bulanan

Hello Sobat Teknobgt! Jika kamu seorang karyawan atau pegawai, pasti sudah tidak asing lagi dengan PPh 21, bukan? Pajak Penghasilan (PPh) 21 adalah pajak yang dipotong dari gaji atau penghasilan yang diterima oleh karyawan atau pegawai. Bagi kamu yang masih bingung dengan cara perhitungan PPh 21 bulanan, yuk simak penjelasannya di bawah ini!

Apa itu PPh 21?

PPh 21 adalah pajak yang dipotong oleh pihak perusahaan dari penghasilan bruto yang diterima oleh karyawan atau pegawai. PPh 21 dibayarkan secara bulanan dan dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku di Indonesia. Tarif pajak yang berlaku untuk PPh 21 adalah progresif, yang artinya semakin besar penghasilan bruto yang diterima, maka semakin besar pula tarif pajak yang harus dibayarkan.

Bagaimana Cara Menghitung PPh 21 Bulanan?

Perhitungan PPh 21 bulanan dilakukan berdasarkan penghasilan bruto yang diterima setiap bulannya. Penghasilan bruto adalah jumlah penghasilan sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang diperbolehkan. Berikut adalah rumus perhitungan PPh 21 bulanan:

PPh 21 = (Penghasilan Bruto – Biaya-biaya yang Diperbolehkan) x Tarif Pajak – Pengurang Pajak

Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh perhitungan PPh 21 bulanan berikut ini:

Andi adalah seorang karyawan yang memiliki penghasilan bruto sebesar Rp 10.000.000 per bulan. Biaya-biaya yang diperbolehkan untuk dikurangkan adalah sebesar Rp 2.000.000. Tarif pajak yang berlaku untuk penghasilan bruto sebesar Rp 10.000.000 adalah 5%. Pengurang pajak yang berlaku untuk PPh 21 adalah sebesar Rp 50.000. Maka, perhitungan PPh 21 bulanan yang harus dibayarkan oleh Andi adalah sebagai berikut:

PPh 21 = (Rp 10.000.000 – Rp 2.000.000) x 5% – Rp 50.000
= (Rp 8.000.000) x 5% – Rp 50.000
= Rp 400.000 – Rp 50.000
= Rp 350.000

Jadi, Andi harus membayar PPh 21 sebesar Rp 350.000 setiap bulannya.

Apa Saja Biaya-biaya yang Diperbolehkan untuk Dikurangkan?

Biaya-biaya yang diperbolehkan untuk dikurangkan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh karyawan atau pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Beberapa biaya-biaya yang diperbolehkan untuk dikurangkan antara lain:

• Pajak PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) untuk rumah tempat tinggal
• Pajak Kendaraan Bermotor
• Biaya asuransi kesehatan
• Biaya asuransi jiwa
• Biaya pensiun
• Biaya pemesanan tiket pesawat
• Biaya kesehatan dan perawatan gigi
• Biaya pendidikan
• Biaya pelatihan dan pengembangan karyawan

Perlu diingat bahwa biaya-biaya yang diperbolehkan untuk dikurangkan harus terdokumentasi dengan baik dan relevan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan atau pegawai.

Apa Saja Pengurang Pajak yang Berlaku untuk PPh 21?

Pengurang pajak adalah jumlah potongan pajak yang dapat dikurangkan dari jumlah PPh 21 yang harus dibayarkan. Pengurang pajak yang berlaku untuk PPh 21 antara lain:

• Penghasilan tidak kena pajak (PTKP)
• Potongan keluarga
• Potongan tunjangan hari tua (THR)
• Potongan tunjangan pensiun

PTKP adalah jumlah penghasilan yang tidak dikenakan pajak. PTKP yang berlaku untuk karyawan atau pegawai adalah sebesar Rp 54.000.000 per tahun atau sebesar Rp 4.500.000 per bulan. Potongan keluarga adalah potongan pajak yang diberikan kepada karyawan atau pegawai yang memiliki tanggungan keluarga. Potongan keluarga yang berlaku di Indonesia adalah sebesar Rp 4.500.000 per bulan. Potongan THR dan potongan tunjangan pensiun hanya berlaku untuk karyawan atau pegawai yang menerima tunjangan tersebut.

Bagaimana Cara Membayar PPh 21?

PPh 21 dibayarkan secara bulanan melalui mekanisme potongan gaji atau penghasilan karyawan atau pegawai. Pihak perusahaan yang menjadi pemberi kerja bertanggung jawab untuk memotong PPh 21 dari gaji atau penghasilan karyawan atau pegawai dan membayarkannya ke pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Setelah PPh 21 dibayarkan oleh pihak perusahaan, karyawan atau pegawai akan menerima bukti potong PPh 21 yang harus disimpan sebagai bukti pembayaran pajak. Bukti potong PPh 21 juga digunakan sebagai bukti pelunasan PPh 21 pada saat pelaporan pajak tahunan.

FAQ

1. Apakah PPh 21 harus dibayarkan oleh semua karyawan atau pegawai?

Ya, PPh 21 harus dibayarkan oleh semua karyawan atau pegawai yang menerima penghasilan dari pemberi kerja.

2. Apakah PPh 21 berlaku untuk penghasilan dari pekerjaan lepas atau freelance?

Ya, PPh 21 juga berlaku untuk penghasilan dari pekerjaan lepas atau freelance. Namun, perhitungan PPh 21 untuk penghasilan dari pekerjaan lepas atau freelance dilakukan secara tahunan.

3. Bagaimana jika terjadi kesalahan dalam perhitungan PPh 21?

Jika terjadi kesalahan dalam perhitungan PPh 21, segera laporkan kepada pihak perusahaan atau kantor pajak terdekat untuk mendapatkan penyelesaian yang tepat.

4. Apakah ada sanksi jika tidak membayar PPh 21?

Ya, ada sanksi yang diberikan oleh pihak DJP jika tidak membayar PPh 21. Sanksi yang diberikan antara lain denda, bunga, dan/atau tindakan hukum.

5. Apakah ada cara untuk mengurangi jumlah PPh 21 yang harus dibayarkan?

Ya, ada beberapa cara untuk mengurangi jumlah PPh 21 yang harus dibayarkan, seperti dengan memanfaatkan biaya-biaya yang diperbolehkan untuk dikurangkan dan pengurang pajak yang berlaku untuk PPh 21.

6. Apakah ada batas maksimal jumlah PPh 21 yang harus dibayarkan?

Tidak ada batas maksimal jumlah PPh 21 yang harus dibayarkan. Jumlah PPh 21 yang harus dibayarkan tergantung pada penghasilan bruto yang diterima oleh karyawan atau pegawai.

Kesimpulan

Demikianlah penjelasan mengenai cara perhitungan PPh 21 bulanan. PPh 21 adalah pajak yang harus dibayarkan oleh semua karyawan atau pegawai yang menerima penghasilan dari pemberi kerja. Perhitungan PPh 21 dibayarkan secara bulanan dan dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku di Indonesia. Biaya-biaya yang diperbolehkan untuk dikurangkan dan pengurang pajak dapat digunakan untuk mengurangi jumlah PPh 21 yang harus dibayarkan. Jangan lupa untuk selalu membayar PPh 21 tepat waktu dan mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Terima kasih telah membaca artikel ini dan sampai jumpa kembali di artikel menarik lainnya!

Cara Perhitungan PPh 21 Bulanan