Cara Menghitung PPh Pasal 21 Upah Borongan

Halo Sobat TeknoBgt, apa kabar? Pada artikel kali ini kita akan membahas cara menghitung PPh Pasal 21 untuk upah borongan. Mungkin ada di antara kalian yang masih bingung tentang bagaimana cara menghitungnya, tenang saja karena dalam artikel ini akan dijelaskan secara lengkap dan detail.

Apa itu PPh Pasal 21?

Sebelum memulai pembahasan cara menghitung PPh Pasal 21 upah borongan, alangkah baiknya kita mengenal dulu apa itu PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang harus dibayar oleh setiap karyawan atau pegawai yang menerima penghasilan. PPh Pasal 21 ini biasanya dipotong langsung oleh perusahaan atau instansi yang membayar gaji.

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, setiap orang yang memperoleh penghasilan wajib memenuhi kewajiban perpajakan. Penghasilan yang dimaksud di sini adalah seluruh penghasilan yang diterima oleh seseorang dalam bentuk gaji, tunjangan, honorarium, bonus, dan lain sebagainya.

Jadi, PPh Pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan pada penghasilan karyawan atau pegawai yang diterima secara reguler dari pemberi kerja.

Apa itu Upah Borongan?

Sebelum masuk ke pembahasan cara menghitung PPh Pasal 21 upah borongan, mari kita pahami dulu apa itu upah borongan. Upah borongan adalah bayaran yang diterima oleh seseorang atas pekerjaan yang telah diselesaikan dalam jangka waktu tertentu, yang biasanya dihitung dalam satuan proyek atau hasil kerja.

Artinya, jika seseorang melakukan pekerjaan dalam jangka waktu tertentu dan dibayarkan berdasarkan pekerjaan yang telah diselesaikan, maka upah yang diterima tersebut dapat dianggap sebagai upah borongan.

Bagaimana Cara Menghitung PPh Pasal 21 Upah Borongan?

Sekarang kita masuk ke inti pembahasan, yaitu cara menghitung PPh Pasal 21 upah borongan. Untuk menghitung PPh Pasal 21 upah borongan, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan. Berikut adalah langkah-langkahnya:

1. Tentukan Tarif PPh Pasal 21

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan tarif PPh Pasal 21 yang akan dikenakan. Tarif PPh Pasal 21 yang berlaku saat ini adalah sebagai berikut:

Jadi, tergantung dari penghasilan kena pajak yang diterima, maka tarif PPh Pasal 21 yang harus dibayarkan akan berbeda-beda.

2. Tentukan Nilai Upah Borongan

Setelah menentukan tarif PPh Pasal 21, langkah kedua adalah menentukan nilai upah borongan yang akan dihitung pajaknya. Nilai upah borongan ini dapat dihitung dengan cara mengalikan satuan proyek atau hasil kerja dengan nilai satuan yang disepakati.

Contohnya, jika seseorang mengerjakan proyek membangun sebuah rumah seharga Rp100.000.000 dan disepakati bahwa nilai satu pekerjaan dalam proyek tersebut adalah Rp10.000.000, maka nilai upah borongan yang diterima adalah 10, yaitu Rp100.000.000 : Rp10.000.000.

3. Hitung Penghasilan Kena Pajak

Setelah menentukan nilai upah borongan, langkah berikutnya adalah menghitung penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak ini dihitung dengan cara mengurangi nilai upah borongan dengan biaya yang terkait dengan kegiatan usaha atau pekerjaan tersebut.

Biaya yang dapat dikurangkan antara lain biaya bahan baku, biaya listrik, biaya transportasi, dan lain sebagainya. Namun, biaya yang dapat dikurangkan ini harus memiliki bukti yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Hitung PPh Pasal 21

Setelah menentukan penghasilan kena pajak, langkah terakhir adalah menghitung PPh Pasal 21 yang harus dibayarkan. PPh Pasal 21 dihitung dengan cara mengalikan penghasilan kena pajak dengan tarif PPh Pasal 21 yang telah ditentukan.

Contohnya, jika penghasilan kena pajak sebesar Rp8.000.000 dan tarif PPh Pasal 21 yang berlaku adalah 5%, maka PPh Pasal 21 yang harus dibayarkan adalah Rp400.000 (Rp8.000.000 x 5%).

FAQ

1. Apakah semua jenis penghasilan karyawan wajib dikenakan PPh Pasal 21?

Iya, semua jenis penghasilan karyawan wajib dikenakan PPh Pasal 21, termasuk penghasilan dari upah borongan.

2. Apakah upah borongan dapat dikurangkan biayanya dalam menghitung PPh Pasal 21?

Ya, upah borongan dapat dikurangkan biayanya dalam menghitung PPh Pasal 21, asalkan biaya tersebut terkait dengan kegiatan usaha atau pekerjaan tersebut dan memiliki bukti yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Apakah tarif PPh Pasal 21 sama untuk semua jenis penghasilan?

Tidak, tarif PPh Pasal 21 berbeda-beda tergantung dari jenis penghasilan yang diterima. Tarif PPh Pasal 21 untuk penghasilan dari upah borongan dapat dilihat pada tabel yang telah dijelaskan sebelumnya.

4. Apa saja yang dianggap sebagai penghasilan kena pajak?

Yang dianggap sebagai penghasilan kena pajak adalah seluruh penghasilan yang diterima oleh seseorang dalam bentuk gaji, tunjangan, honorarium, bonus, dan lain sebagainya.

5. Bagaimana cara melaporkan PPh Pasal 21?

PPh Pasal 21 dapat dilaporkan melalui SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. SPT Tahunan ini harus disampaikan sebelum tanggal 31 Maret setiap tahun.

Kesimpulan

Demikianlah cara menghitung PPh Pasal 21 untuk upah borongan. Dengan mengikuti langkah-langkah yang telah dijelaskan, diharapkan Sobat TeknoBgt dapat lebih mudah dalam menghitung PPh Pasal 21 untuk upah borongan. Jangan lupa untuk selalu memenuhi kewajiban perpajakan agar terhindar dari sanksi dan denda yang tidak diinginkan.

Semoga Bermanfaat dan sampai jumpa di artikel menarik lainnya.

Cara Menghitung PPh Pasal 21 Upah Borongan