Cara Perhitungan PPH 21 Bukan Pegawai Berkesinambungan

Hello Sobat TeknoBgt! Apakah kamu tahu cara menghitung PPh 21 bukan pegawai berkesinambungan? Bagi seorang wirausahawan atau pekerja lepas, menghitung PPh 21 mungkin menjadi hal yang membingungkan. Namun, jangan khawatir karena dalam artikel ini saya akan membahas cara perhitungan PPh 21 untuk bukan pegawai berkesinambungan dengan bahasa yang santai dan mudah dipahami.

Pengertian PPh 21 Bukan Pegawai Berkesinambungan

Sebelum membahas perhitungan PPh 21, perlu kamu ketahui bahwa PPh 21 bukan pegawai berkesinambungan adalah pajak penghasilan yang harus dibayar oleh seseorang yang bukan karyawan tetap suatu perusahaan atau lembaga. Contohnya, pekerja lepas atau freelancer yang bekerja dengan sistem kontrak, biasanya akan dikenakan PPh 21.

PPh 21 sendiri adalah kependekan dari Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. PPh 21 biasanya dibayarkan oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima oleh karyawan tetap atau bukan karyawan yang dibayar dengan sistem gaji bulanan. Namun, di sisi lain, bukan pegawai berkesinambungan harus membayar PPh 21 sendiri.

Persyaratan Penghitungan PPh 21 Bukan Pegawai Berkesinambungan

Sebelum melakukan perhitungan PPh 21, kamu harus memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, kamu harus memiliki NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak. NPWP adalah nomor identitas pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada setiap wajib pajak yang terdaftar.

Selain itu, kamu juga wajib memiliki bukti potong atau Surat Setoran Pajak (SSP) sebagai bukti pembayaran PPh 21. SSP sendiri adalah bukti potong yang diterbitkan oleh pemberi kerja atau lembaga keuangan pada saat melakukan potongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak.

Cara Perhitungan PPh 21 Bukan Pegawai Berkesinambungan

Berikut ini adalah cara perhitungan PPh 21 bukan pegawai berkesinambungan:

1. Hitung Penghasilan Bruto

Penghasilan bruto adalah jumlah total penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai berkesinambungan sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang dapat dikurangkan. Misalnya, penghasilan bruto seorang pekerja lepas selama satu bulan adalah sebesar Rp10.000.000

2. Kurangkan Biaya-Biaya yang Dapat Dikurangkan

Biaya-biaya yang dapat dikurangkan adalah biaya-biaya yang timbul dalam rangka memperoleh, mengumpulkan, dan memelihara penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai berkesinambungan. Biaya-biaya tersebut dapat berupa biaya transportasi, biaya telepon, biaya internet, biaya sewa tempat kerja, dan lain-lain.

Misalnya, total biaya yang dapat dikurangkan selama satu bulan adalah sebesar Rp2.000.000. Jadi, penghasilan netto adalah sebesar Rp8.000.000.

3. Hitung PPh 21

Setelah mendapatkan penghasilan netto, kamu kemudian dapat menghitung PPh 21 yang harus dibayarkan. Besarnya PPh 21 adalah sebesar 5% dari penghasilan netto. Jadi, untuk penghasilan netto sebesar Rp8.000.000, maka PPh 21 yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp400.000.

4. Bayar PPh 21

Terakhir, kamu harus membayar PPh 21 dengan cara mengisi SSP yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Beberapa informasi yang harus diisi dalam SSP antara lain nama, NPWP, tanggal pembayaran, dan besarnya PPh 21 yang harus dibayarkan. SSP kemudian harus dibawa ke bank yang ditunjuk untuk dilakukan pembayaran.

FAQ Tentang PPh 21 Bukan Pegawai Berkesinambungan

Kesimpulan

Sekarang kamu sudah mengetahui cara perhitungan PPh 21 bukan pegawai berkesinambungan dengan lengkap. Jangan lupa untuk memenuhi persyaratan dan membayar PPh 21 tepat waktu untuk menghindari denda dan bunga atas keterlambatan pembayaran. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kamu yang sedang membutuhkannya.

Semoga Bermanfaat dan sampai jumpa di artikel menarik lainnya

Cara Perhitungan PPH 21 Bukan Pegawai Berkesinambungan