Apa itu PPh Pasal 21?

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak yang dipotong oleh pihak pengusaha atau pemberi kerja dari penghasilan yang diterima oleh karyawan atau pegawai. PPh Pasal 21 dikenakan pada penghasilan yang bersifat tetap atau berulang dalam satu tahun.

Bagaimana cara menghitung PPh Pasal 21?

PPh Pasal 21 dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku dan penghasilan bruto yang diterima oleh karyawan atau pegawai. Tarif pajak yang berlaku saat ini adalah 5% – 30% tergantung pada besarnya penghasilan. Penghasilan bruto adalah penghasilan sebelum dipotong pajak.

Apa saja penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21?

Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21 antara lain gaji, tunjangan, bonus, komisi, dan penghasilan lainnya yang diterima oleh karyawan atau pegawai dari pemberi kerja.

Bagaimana cara melaporkan PPh Pasal 21 ke DJP?

Pemberi kerja wajib melaporkan pajak yang dipotong dan terutang PPh Pasal 21 setiap bulan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui e-Filing. Laporan harus disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran.

Apa sanksi yang dikenakan jika tidak melaporkan PPh Pasal 21?

Jika pemberi kerja tidak melaporkan PPh Pasal 21 dalam jangka waktu yang ditentukan, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan denda. Besarnya bunga dan denda tergantung pada besarnya keterlambatan dan besarnya pajak yang belum dilaporkan.

Apa bedanya antara PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23?

PPh Pasal 21 dikenakan pada penghasilan tetap yang diterima oleh karyawan atau pegawai dari pemberi kerja, sedangkan PPh Pasal 23 dikenakan pada penghasilan yang diterima oleh wajib pajak non karyawan atau non pegawai.

Berapa tarif PPh Pasal 21 untuk penghasilan di bawah Rp 50 juta?

Tarif PPh Pasal 21 untuk penghasilan di bawah Rp 50 juta adalah 5%.

Berapa tarif PPh Pasal 21 untuk penghasilan di atas Rp 500 juta?

Tarif PPh Pasal 21 untuk penghasilan di atas Rp 500 juta adalah 30%.

Apakah PPh Pasal 21 dapat dikurangkan?

PPh Pasal 21 dapat dikurangkan dengan jumlah tanggungan keluarga dan biaya jabatan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Apa yang dimaksud dengan jumlah tanggungan keluarga?

Jumlah tanggungan keluarga adalah jumlah orang yang menjadi tanggungan wajib pajak dan telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Jumlah tanggungan keluarga dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebelum dihitung PPh Pasal 21.

Apa yang dimaksud dengan biaya jabatan?

Biaya jabatan adalah biaya yang dikeluarkan oleh karyawan atau pegawai dalam menjalankan tugasnya. Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebelum dihitung PPh Pasal 21 telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Apa yang dimaksud dengan SPT PPh Pasal 21?

SPT PPh Pasal 21 adalah Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang wajib disampaikan oleh karyawan atau pegawai kepada DJP setiap tahun. SPT PPh Pasal 21 berisi laporan penghasilan, jumlah tanggungan keluarga, dan biaya jabatan.

Apakah karyawan atau pegawai wajib menyampaikan SPT PPh Pasal 21?

Karyawan atau pegawai yang penghasilannya telah dipotong PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja wajib menyampaikan SPT PPh Pasal 21 setiap tahun.

Apa sanksi yang dikenakan jika tidak menyampaikan SPT PPh Pasal 21?

Jika karyawan atau pegawai tidak menyampaikan SPT PPh Pasal 21 dalam jangka waktu yang ditentukan, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan denda.

Bagaimana cara menghitung penghasilan neto?

Penghasilan neto adalah penghasilan setelah dikurangi pajak dan biaya jabatan. Cara menghitung penghasilan neto adalah dengan mengurangi pajak dan biaya jabatan dari penghasilan bruto.

Bagaimana cara menghitung PPh Pasal 21 untuk karyawan yang mengundurkan diri?

PPh Pasal 21 untuk karyawan yang mengundurkan diri dihitung berdasarkan penghasilan bruto yang diterima sampai dengan tanggal pengunduran diri. PPh Pasal 21 harus dipotong oleh pemberi kerja dan dilaporkan ke DJP.

Bagaimana cara menghitung PPh Pasal 21 untuk karyawan yang dipecat?

PPh Pasal 21 untuk karyawan yang dipecat dihitung berdasarkan penghasilan bruto yang diterima sampai dengan tanggal pemecatan. PPh Pasal 21 harus dipotong oleh pemberi kerja dan dilaporkan ke DJP.

Bagaimana cara mengajukan permohonan pengurangan PPh Pasal 21?

Permohonan pengurangan PPh Pasal 21 dapat diajukan oleh karyawan atau pegawai dengan mengajukan surat permohonan kepada pemberi kerja. Pemberi kerja akan mengajukan permohonan pengurangan PPh Pasal 21 ke DJP.

Apa saja syarat pengajuan permohonan pengurangan PPh Pasal 21?

Syarat pengajuan permohonan pengurangan PPh Pasal 21 antara lain memiliki tanggungan keluarga dan biaya jabatan yang dapat dikurangkan sesuai dengan ketentuan Kementerian Keuangan.

Bagaimana cara menghitung sisa PPh Pasal 21 setelah dikurangkan?

Setelah dikurangkan jumlah tanggungan keluarga dan biaya jabatan, PPh Pasal 21 dapat dihitung dengan mengalikan tarif pajak yang berlaku dengan penghasilan bruto yang telah dikurangkan.

Kesimpulan

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak yang dipotong dari penghasilan karyawan atau pegawai oleh pemberi kerja. PPh Pasal 21 dihitung berdasarkan tarif pajak dan penghasilan bruto. PPh Pasal 21 harus dilaporkan setiap bulan ke DJP oleh pemberi kerja dan setiap tahun oleh karyawan atau pegawai. PPh Pasal 21 dapat dikurangkan dengan jumlah tanggungan keluarga dan biaya jabatan. Sanksi administratif akan dikenakan jika tidak melaporkan atau menyampaikan SPT PPh Pasal 21.