Administrasi publik lama atau yang dikenal dengan istilah “tradisional” telah menjadi bagian penting dari sejarah Indonesia. Era ini dimulai pada masa kolonialisme Belanda dan berakhir pada awal kemerdekaan Indonesia. Administrasi publik lama merupakan sistem administrasi yang dipimpin oleh pejabat yang ditunjuk oleh penguasa kolonial.
Sistem Pemerintahan
Pada masa administrasi publik lama, pemerintah kolonial Belanda membagi wilayah Indonesia menjadi beberapa daerah kecil yang dipimpin oleh seorang resident atau assistent-resident. Mereka bertindak sebagai administrator, hakim, dan polisi. Selain itu, terdapat juga bupati yang bertugas mengurus daerah kecil di bawah kendali resident.
Pada masa itu, sistem pemerintahan di Indonesia masih sangat tergantung pada Belanda. Hal ini dapat dilihat dari adanya sistem dualisme hukum yang berlaku di Indonesia. Sistem tersebut mengakibatkan pemerintah Belanda mempunyai kekuasaan yang lebih besar daripada pemerintah Indonesia.
Pelayanan Publik
Pada masa administrasi publik lama, pelayanan publik masih sangat sederhana. Pemerintah hanya memberikan pelayanan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat. Pelayanan publik lainnya seperti kesehatan, pendidikan, dan sosial belum menjadi prioritas utama pada masa itu.
Selain itu, pemerintah Belanda juga menerapkan sistem tanam paksa di Indonesia. Sistem ini memaksa penduduk Indonesia untuk menanam tanaman komoditas seperti kopi, teh, dan karet. Hal ini menyebabkan pelayanan publik semakin terbatas karena pemerintah lebih fokus pada produksi komoditas tersebut.
Keadilan dan Hak Asasi Manusia
Pada masa administrasi publik lama, keadilan dan hak asasi manusia belum menjadi prioritas utama. Pemerintahan Belanda lebih mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan masyarakat Indonesia.
Hal ini terlihat dari adanya sistem pembagian kekuasaan yang tidak merata antara pemerintah Belanda dan Indonesia. Pemerintah Belanda memiliki kontrol yang lebih besar atas kebijakan politik dan ekonomi di Indonesia.
Perubahan Administrasi Publik
Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, terjadi perubahan besar-besaran pada sistem administrasi publik. Pemerintah Indonesia mulai membangun sistem administrasi publik yang lebih modern dan efisien.
Pemerintah Indonesia juga memperkuat pelayanan publik yang lebih luas dan merata. Mereka membangun infrastruktur seperti jalan raya, pelabuhan, dan bandara untuk memudahkan aksesibilitas bagi masyarakat Indonesia.
Keadilan dan Hak Asasi Manusia
Setelah Indonesia merdeka, keadilan dan hak asasi manusia menjadi prioritas utama. Pemerintah Indonesia memperkuat hak asasi manusia dan melindungi hak-hak masyarakat Indonesia.
Selain itu, pemerintah Indonesia juga membangun sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan terbuka. Masyarakat Indonesia diberikan kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pemerintahan.
Kesimpulan
Administrasi publik lama di Indonesia telah menjadi bagian penting dari sejarah Indonesia. Era ini dimulai pada masa kolonialisme Belanda dan berakhir pada awal kemerdekaan Indonesia. Pada masa itu, pemerintah Belanda membangun sistem administrasi publik yang tidak merata dan lebih mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan masyarakat Indonesia. Namun, setelah Indonesia merdeka, terjadi perubahan besar-besaran pada sistem administrasi publik. Pemerintah Indonesia mulai membangun sistem administrasi publik yang lebih modern dan efisien serta memperkuat keadilan dan hak asasi manusia.
ArtikelSejarah Administrasi Publik Lama di Indonesia
© Copyright 2023 TEKNOBGT.COM
