Nama Lembaga Pemerintah Non Kementerian

admin 18 Maret 2023pendidikan32 Views

Lembaga pemerintah non kementerian merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas pelayanan publik di bidang tertentu yang tidak termasuk dalam wilayah kementerian. Lembaga ini berperan penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Berikut adalah beberapa nama lembaga pemerintah non kementerian yang berperan penting dalam pelayanan publik di Indonesia.

Daftar Isi tampilkan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

KPK merupakan lembaga independen yang bertugas melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, serta melakukan pencegahan korupsi melalui program-program edukasi dan advokasi.

Badan Intelijen Negara (BIN)

BIN merupakan lembaga yang bertugas sebagai pengumpul dan pengolahan intelijen untuk kepentingan negara dan menjaga keamanan nasional. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. BIN memiliki tugas untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi intelijen, serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah dalam mengambil keputusan strategis terkait dengan keamanan nasional.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

BNPB merupakan lembaga yang bertugas dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. BNPB memiliki tugas untuk merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi kegiatan penanggulangan bencana di Indonesia, serta memberikan bantuan kepada korban bencana.

Kementerian Luar Negeri

Kementerian Luar Negeri merupakan lembaga pemerintah yang bertugas dalam urusan hubungan luar negeri Indonesia. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Kementerian Luar Negeri memiliki tugas untuk menjaga dan memperkuat hubungan bilateral dan multilateral Indonesia dengan negara-negara lain, serta melindungi kepentingan nasional Indonesia di kancah internasional.

Badan Keamanan Laut (Bakamla)

Bakamla merupakan lembaga yang bertugas dalam menjaga keamanan laut Indonesia. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Bakamla memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dan pengamanan laut Indonesia, serta memberikan bantuan dalam penanggulangan bencana di laut.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BSSN merupakan lembaga yang bertugas dalam menjaga keamanan siber Indonesia. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan dan Perlindungan Data Pribadi. BSSN memiliki tugas untuk memantau dan menganalisis ancaman keamanan siber, serta memberikan rekomendasi dan dukungan kepada pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait keamanan siber.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan lembaga pemerintah yang bertugas dalam pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah di Indonesia. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah memiliki tugas untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas koperasi dan usaha kecil menengah di Indonesia, serta memberikan bantuan dan dukungan kepada pelaku usaha kecil menengah.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

BPOM merupakan lembaga yang bertugas dalam pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Obat-obatan. BPOM memiliki tugas untuk melakukan pengawasan atas kualitas, keamanan, dan efektivitas obat dan makanan yang beredar di Indonesia, serta memberikan persetujuan atas izin edar obat dan makanan.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi merupakan lembaga pemerintah yang bertugas dalam pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi di Indonesia. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memiliki tugas untuk mengembangkan desa dan daerah tertinggal di Indonesia, serta memberikan bantuan dan dukungan kepada program transmigrasi.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

BMKG merupakan lembaga yang bertugas dalam pengamatan dan peramalan cuaca, iklim, dan geofisika di Indonesia. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. BMKG memiliki tugas untuk memberikan informasi dan peringatan dini terkait cuaca, iklim, dan bencana alam kepada masyarakat, serta melakukan penelitian dan pengembangan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan lembaga pemerintah yang bertugas dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Ekonomi Kreatif. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki tugas untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Indonesia, serta meningkatkan kualitas produk dan kreativitas dalam bidang ekonomi kreatif.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

BPKP merupakan lembaga yang bertugas dalam pengawasan pengelolaan keuangan dan pembangunan di Indonesia. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPKP. BPKP memiliki tugas untuk melakukan audit, evaluasi, dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan pembangunan di lembaga pemerintah, serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah dalam pengambilan kebijakan terkait pengelolaan keuangan dan pembangunan.

Kementerian Perdagangan

Kementerian Perdagangan merupakan lembaga pemerintah yang bertugas dalam pengembangan perdagangan di Indonesia. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perdagangan. Kementerian Perdagangan memiliki tugas untuk meningkatkan volume perdagangan nasional, serta melindungi kepentingan nasional dalam perdagangan internasional.