Klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia

admin 21 Maret 2023pendidikan43 Views

Kementerian Negara Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang bertugas untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Kementerian Negara Republik Indonesia terdiri dari beberapa jenis kementerian yang dibagi berdasarkan tugas dan fungsinya. Berikut ini adalah klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia.

Daftar Isi tampilkan

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah kementerian yang bertugas dalam mengkoordinasikan kebijakan ekonomi nasional. Kementerian ini terdiri dari beberapa unit kerja seperti Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro, Deputi Bidang Koordinasi Industri, Deputi Bidang Koordinasi Perdagangan, dan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan adalah kementerian yang bertugas dalam mengkoordinasikan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan nasional. Kementerian ini terdiri dari beberapa unit kerja seperti Deputi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Deputi Bidang Pengembangan Anak, Deputi Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, dan Deputi Bidang Pengembangan Kebudayaan.

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan adalah kementerian yang bertugas dalam mengkoordinasikan kebijakan politik, hukum, dan keamanan nasional. Kementerian ini terdiri dari beberapa unit kerja seperti Deputi Bidang Politik dan Keamanan, Deputi Bidang Hukum dan HAM, Deputi Bidang Perlindungan Warga Negara dan Bantuan Hukum, dan Deputi Bidang Penindakan Hukum.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman adalah kementerian yang bertugas dalam mengkoordinasikan kebijakan kemaritiman nasional. Kementerian ini terdiri dari beberapa unit kerja seperti Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Laut, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kelautan, Deputi Bidang Koordinasi Keamanan Laut, dan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan adalah kementerian yang bertugas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang keuangan negara. Kementerian ini terdiri dari beberapa unit kerja seperti Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang.

Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri adalah kementerian yang bertugas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri. Kementerian ini terdiri dari beberapa unit kerja seperti Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, dan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Kementerian Luar Negeri

Kementerian Luar Negeri adalah kementerian yang bertugas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang hubungan luar negeri Indonesia. Kementerian ini terdiri dari beberapa unit kerja seperti Direktorat Jenderal Kerjasama Multilateral, Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, dan Direktorat Jenderal Kerjasama Eropa dan Amerika.

Kementerian Pertahanan

Kementerian Pertahanan adalah kementerian yang bertugas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pertahanan negara. Kementerian ini terdiri dari beberapa unit kerja seperti Sekretariat Jenderal, Staf Ahli Bidang Pertahanan dan Keamanan, Deputi Bidang Pertahanan Sumber Daya, dan Deputi Bidang Pertahanan Teknologi.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah kementerian yang bertugas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Kementerian ini terdiri dari beberapa unit kerja seperti Direktorat Jenderal Pembinaan Hukum dan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, dan Direktorat Jenderal Intelijen Hukum.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral adalah kementerian yang bertugas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral. Kementerian ini terdiri dari beberapa unit kerja seperti Direktorat Jenderal Migas, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

Kementerian Perdagangan

Kementerian Perdagangan adalah kementerian yang bertugas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang perdagangan dalam negeri dan luar negeri. Kementerian ini terdiri dari beberapa unit kerja seperti Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, dan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah kementerian yang bertugas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Kementerian ini terdiri dari beberapa unit kerja seperti Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Kementerian Kesehatan

Kementerian Kesehatan adalah kementerian yang bertugas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang kesehatan. Kementerian ini terdiri dari beberapa unit kerja seperti Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, dan Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah kementerian yang bertugas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang agraria dan tata ruang. Kementerian ini terdiri dari beberapa unit kerja seperti Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Direktorat Jenderal Penyediaan Informasi dan Data, Direktorat Jenderal Hak Tanah, dan Direktorat Jenderal Tata Ruang.