Halo Sobat TeknoBgt, apakah kamu sedang bingung cara menghitung Pasal 21? Jangan khawatir, dalam artikel ini kami akan memberikan panduan lengkap untukmu!
Pendahuluan
Sebelum membahas lebih jauh tentang cara menghitung Pasal 21, ada baiknya kita memahami apa itu Pasal 21 dan mengapa perhitungannya penting.
Pasal 21 adalah bagian dari undang-undang pajak penghasilan yang mengatur tentang pemotongan pajak penghasilan (PPh) dari penghasilan karyawan atau pekerja. Pasal 21 berlaku bagi seluruh perusahaan yang mempekerjakan karyawan atau pekerja dengan sistem penggajian.
Perhitungan Pasal 21 yang tepat akan memastikan bahwa jumlah pajak yang dipotong sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga tidak ada kekurangan atau kelebihan pembayaran.
Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21
Perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 didasarkan pada dua faktor utama, yaitu:
- Pendapatan bruto
- Pengurangan beberapa jenis penghasilan tertentu
Penghitungan Pendapatan Bruto
Pendapatan bruto adalah jumlah penghasilan karyawan sebelum dilakukan pemotongan pajak penghasilan. Pendapatan bruto tersebut bisa berasal dari gaji pokok, tunjangan, bonus, komisi, dan lain sebagainya.
Untuk menghitung pendapatan bruto, kamu hanya perlu menjumlahkan seluruh penghasilan yang diterima dalam satu bulan. Misalnya, jika karyawan A memiliki gaji pokok Rp 5.000.000, tunjangan Rp 1.000.000, bonus Rp 500.000, dan komisi Rp 200.000, maka pendapatan bruto karyawan A adalah:
Gaji Pokok | Tunjangan | Bonus | Komisi | Total Pendapatan Bruto |
---|---|---|---|---|
Rp 5.000.000 | Rp 1.000.000 | Rp 500.000 | Rp 200.000 | Rp 6.700.000 |
Pengurangan Penghasilan Tertentu
Selain pendapatan bruto, terdapat beberapa jenis penghasilan tertentu yang bisa dikurangkan dari penghasilan karyawan sebelum dilakukan pemotongan pajak penghasilan. Beberapa jenis penghasilan tersebut antara lain:
- Penghasilan tidak tetap
- Penghasilan bruto yang sudah dikenai PPh pasal 26
- Penghasilan yang tidak diperoleh secara teratur
- Penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan di luar jabatan utama
Untuk menghitung penghasilan yang dapat dikurangkan, kamu perlu menjumlahkan seluruh penghasilan yang memenuhi kriteria tersebut. Misalnya, penghasilan tidak tetap sebesar Rp 1.000.000 dan penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan di luar jabatan utama sebesar Rp 500.000, maka penghasilan yang dapat dikurangkan adalah sebesar:
Penghasilan Tidak Tetap | Penghasilan dari Pekerjaan di Luar Jabatan Utama | Total Pengurangan |
---|---|---|
Rp 1.000.000 | Rp 500.000 | Rp 1.500.000 |
Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21
Setelah menghitung pendapatan bruto dan pengurangan penghasilan tertentu, kamu dapat menghitung jumlah pajak penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
PPh Pasal 21 = (Pendapatan Bruto – Pengurangan Penghasilan Tertentu) x Tarif PPh Pasal 21
Tarif PPh Pasal 21 saat ini berlaku sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Tarif tersebut tergantung pada besarnya pendapatan karyawan dalam satu bulan. Berikut adalah tarif PPh Pasal 21 yang berlaku saat ini:
Pendapatan Karyawan | Tarif PPh Pasal 21 |
---|---|
Kurang dari atau sama dengan Rp 50.000.000 | 5% |
Lebih dari Rp 50.000.000 hingga Rp 250.000.000 | 15% |
Lebih dari Rp 250.000.000 hingga Rp 500.000.000 | 25% |
Lebih dari Rp 500.000.000 | 30% |
Dalam contoh sebelumnya, jika karyawan A memiliki pendapatan bruto sebesar Rp 6.700.000 dan pengurangan penghasilan sebesar Rp 1.500.000, maka jumlah pajak penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong adalah:
PPh Pasal 21 = (Rp 6.700.000 – Rp 1.500.000) x 5% = Rp 260.000
FAQ
1. Apa saja jenis penghasilan tertentu yang dapat dikurangkan dari pendapatan bruto?
Beberapa jenis penghasilan tertentu yang dapat dikurangkan dari pendapatan bruto antara lain penghasilan tidak tetap, penghasilan bruto yang sudah dikenai PPh pasal 26, penghasilan yang tidak diperoleh secara teratur, dan penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan di luar jabatan utama.
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi tarif PPh Pasal 21?
Tarif PPh Pasal 21 tergantung pada besarnya pendapatan karyawan dalam satu bulan. Semakin besar jumlah pendapatan, maka semakin tinggi pula tarif PPh Pasal 21 yang harus dipotong.
3. Bagaimana cara mengetahui besarnya tarif PPh Pasal 21 yang harus dipotong?
Tarif PPh Pasal 21 saat ini berlaku sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Kamu dapat mengetahui besarnya tarif tersebut dengan mengacu pada tabel yang sudah disediakan di atas.
Kesimpulan
Dalam artikel ini, kami telah membahas cara menghitung PPh Pasal 21 dengan lengkap sehingga kamu dapat memahami perhitungan pajak penghasilan yang benar dan akurat. Dengan memahami cara menghitung PPh Pasal 21, kamu dapat memastikan bahwa pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan oleh perusahaan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.