Hello Sobat TeknoBgt! Bagi kalian yang sudah bekerja atau memiliki penghasilan, pastinya sudah tidak asing lagi dengan pajak. Salah satunya adalah pajak pasal 21 yang harus dipahami dan diperhitungkan dengan benar. Di artikel ini, kami akan membahas cara menghitung pajak pasal 21 dengan bahasa yang santai dan mudah dipahami. Simak terus ya!
Pengertian Pajak Pasal 21
Sebelum membahas cara menghitung pajak pasal 21, penting untuk memahami terlebih dahulu apa itu pajak pasal 21. Pajak pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan kepada Pegawai Tetap yang bekerja di suatu perusahaan atau instansi pemerintah dengan sistem pemotongan langsung dari gaji.
Pajak pasal 21 juga dikenal sebagai PPh 21 atau Potongan Pajak Penghasilan Pasal 21. Besarnya pajak yang harus dipotong tergantung pada besarnya penghasilan yang diterima oleh pegawai.
Siapa yang harus membayar Pajak Pasal 21?
Pajak pasal 21 harus dibayar oleh Pegawai Tetap yang bekerja di suatu perusahaan atau instansi pemerintah. Pegawai yang bekerja dengan status kontrak atau freelance tidak termasuk dalam kategori ini.
Bagaimana cara menghitung jumlah Pajak Pasal 21 yang harus dibayarkan?
Pajak pasal 21 dihitung berdasarkan penghasilan bruto bulanan yang diterima oleh pegawai. Penghasilan bruto bulanan adalah seluruh penghasilan yang diterima oleh pegawai, termasuk tunjangan dan fasilitas lainnya.
Adapun rumus untuk menghitung pajak pasal 21 adalah sebagai berikut:
Penghasilan Bruto Bulanan | Tarif Pajak |
---|---|
Kurang dari Rp 5.000.000 | 5% |
Rp 5.000.000 – Rp 10.000.000 | 15% |
Lebih dari Rp 10.000.000 | 30% |
Contoh:
Jika penghasilan bruto bulanan yang diterima seorang pegawai adalah Rp 7.500.000, maka pajak yang harus dibayarkan adalah:
(Rp 5.000.000 x 5%) + (Rp 2.500.000 x 15%) = Rp 625.000
Jadi, pegawai tersebut harus membayar pajak sebesar Rp 625.000 setiap bulannya.
Cara Membayar Pajak Pasal 21
Setelah mengetahui cara menghitung pajak pasal 21, selanjutnya adalah bagaimana cara membayarnya. Pajak pasal 21 harus dibayarkan setiap bulan dan dilakukan oleh pihak perusahaan atau instansi pemerintah yang mempekerjakan pegawai.
Pihak perusahaan atau instansi pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan pemotongan pajak pasal 21 dari gaji pegawai dan membayarkannya ke Kantor Pajak setiap bulan.
FAQ
1. Apa yang dimaksud dengan penghasilan bruto bulanan?
Penghasilan bruto bulanan adalah seluruh penghasilan yang diterima oleh pegawai, termasuk tunjangan dan fasilitas lainnya sebelum dipotong pajak.
2. Apakah semua Pegawai Tetap harus membayar Pajak Pasal 21?
Ya, semua Pegawai Tetap yang bekerja di perusahaan atau instansi pemerintah harus membayar pajak pasal 21.
3. Bagaimana cara menghitung pajak pasal 21 jika penghasilan pegawai tidak stabil setiap bulannya?
Jika penghasilan pegawai tidak stabil setiap bulannya, maka pajak pasal 21 dihitung berdasarkan penghasilan rata-rata bulanan selama periode tertentu. Periode ini biasanya selama 3 atau 6 bulan terakhir sebelumnya.
4. Apa yang harus dilakukan jika terjadi kesalahan dalam penghitungan pajak pasal 21?
Jika terjadi kesalahan dalam penghitungan pajak pasal 21, pegawai atau pihak perusahaan harus segera melaporkannya ke Kantor Pajak untuk diperbaiki.
Kesimpulan
Demikianlah cara menghitung pajak pasal 21 dengan bahasa yang santai dan mudah dipahami. Dengan memahami cara menghitung pajak pasal 21, diharapkan kalian dapat melakukan penghitungan pajak dengan benar dan menghindari sanksi dari pihak berwenang. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli pajak jika diperlukan.
Semoga Bermanfaat dan sampai jumpa di artikel menarik lainnya!