Cara Perhitungan PPH 21 2016

Halo Sobat TeknoBgt! Pada artikel kali ini, kita akan membahas tentang cara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atau yang lebih dikenal dengan sebutan PPH 21. Bagi kamu yang masih awam tentang pajak, jangan khawatir karena kita akan membahas secara detail dan mudah dipahami. Yuk, simak artikel ini sampai habis!

Pengertian PPH 21

PPH 21 merupakan pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh pegawai atau karyawan atas penghasilannya selama satu bulan. Pajak ini termasuk dalam kategori pajak final, yang artinya wajib dibayarkan sepenuhnya oleh pegawai tanpa ada potongan atau pengurangan lagi. PPH 21 dibayarkan setiap bulan dan dikenakan atas penghasilan bruto yang diterima pegawai dalam satu bulan.

Apa yang dimaksud dengan penghasilan bruto?

Penghasilan bruto adalah penghasilan yang diterima seorang pegawai sebelum dikurangi berbagai potongan seperti Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JSTK), iuran pensiun, dan potongan lainnya. Jadi, PPH 21 dihitung berdasarkan penghasilan bruto yang diterima pegawai dalam satu bulan.

Kapan PPH 21 harus dibayarkan?

PPH 21 harus dibayarkan oleh pegawai setiap bulan sebelum tanggal 15 bulan berikutnya. Contohnya, PPH 21 bulan Januari harus dibayarkan sebelum tanggal 15 Februari.

Bagaimana cara menghitung PPH 21?

Untuk menghitung PPH 21, kita perlu mengetahui beberapa faktor terlebih dahulu, yaitu:

• Penghasilan bruto pegawai
• Penghasilan netto pegawai (setelah dikurangi potongan)
• Penghasilan tidak kena pajak
• Pengurangan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)
• Tarif PPH 21

Selanjutnya, ikuti langkah-langkah berikut untuk menghitung PPH 21:

1. Hitung penghasilan netto pegawai. Misalnya penghasilan bruto pegawai sebesar Rp10.000.000 dan potongan sebesar Rp2.000.000, maka penghasilan netto pegawai adalah Rp8.000.000.
2. Hitung penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak adalah penghasilan yang tidak dikenakan PPH 21. Misalnya penghasilan tidak kena pajak sebesar Rp4.000.000.
3. Hitung PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak). PTKP adalah pengurangan yang diberikan kepada pegawai berdasarkan kondisi dan kategori tertentu. Misalnya kondisi pegawai sudah menikah dan memiliki satu tanggungan anak, maka PTKP sebesar Rp4.500.000.
4. Hitung penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak adalah penghasilan yang harus dikenakan PPH 21. Penghasilan kena pajak dihitung dengan mengurangi penghasilan netto pegawai dan penghasilan tidak kena pajak dengan PTKP. Misalnya penghasilan kena pajak adalah Rp3.500.000.
5. Hitung tarif PPH 21. Tarif PPH 21 berbeda-beda tergantung pada besarnya penghasilan kena pajak. Tarif PPH 21 bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Misalnya penghasilan kena pajak sebesar Rp3.500.000, maka tarif PPH 21 yang harus dibayarkan adalah 5%.

Pertanyaan-Pertanyaan Seputar PPH 21

Apa saja yang menjadi penghasilan kena pajak dalam PPH 21?

Penghasilan kena pajak dalam PPH 21 meliputi semua bentuk penghasilan yang diterima pegawai selama satu bulan, seperti gaji, tunjangan, bonus, komisi, dan lain-lain. Penghasilan kena pajak juga mencakup penghasilan dari bisnis atau pekerjaan bebas yang dilakukan oleh pegawai.

Bagaimana jika penghasilan bruto saya lebih dari Rp50.000.000?

Jika penghasilan bruto Anda lebih dari Rp50.000.000, maka tarif PPH 21 yang harus dibayarkan adalah 5% untuk penghasilan sampai dengan Rp50.000.000 dan 15% untuk penghasilan di atas Rp50.000.000.

Apa yang harus dilakukan jika terjadi perubahan penghasilan dalam satu bulan?

Jika terjadi perubahan penghasilan dalam satu bulan, misalnya karena ada tunjangan yang ditambahkan atau dikurangi, maka penghitungan PPH 21 harus dilakukan ulang sesuai dengan penghasilan bruto yang diterima pegawai pada saat itu.

Bagaimana jika saya sudah membayar PPH 21 lebih dari yang seharusnya?

Jika kamu sudah membayar PPH 21 lebih dari yang seharusnya, maka kamu dapat meminta pengembalian pajak dari Kantor Pajak setempat. Namun, pastikan kamu membawa bukti pembayaran pajak yang kamu lakukan.

Apakah PPH 21 termasuk dalam pajak penghasilan final?

Ya, PPH 21 termasuk dalam pajak penghasilan final. Artinya, pajak ini harus dibayarkan sepenuhnya oleh pegawai tanpa ada potongan atau pengurangan lagi.

Simulasi Perhitungan PPH 21

Untuk memudahkan pemahaman tentang perhitungan PPH 21, berikut adalah simulasi perhitungan PPH 21 dengan menggunakan contoh kasus sebagai berikut:

• Penghasilan bruto pegawai: Rp15.000.000
• Potongan JSTK: Rp1.500.000
• Potongan iuran pensiun: Rp1.000.000
• Penghasilan tidak kena pajak: Rp4.000.000
• Kondisi pegawai: Sudah menikah dan memiliki dua tanggungan anak (PTKP: Rp9.000.000)

1. Hitung penghasilan netto pegawai: Rp15.000.000 – Rp1.500.000 – Rp1.000.000 = Rp12.500.000
2. Hitung penghasilan kena pajak: Rp12.500.000 – Rp4.000.000 – Rp9.000.000 = Rp0 (tidak ada penghasilan kena pajak)
3. Tarif PPH 21 yang harus dibayarkan: 0% (tidak ada penghasilan kena pajak)

Berdasarkan simulasi di atas, kamu dapat melihat bahwa jika penghasilan tidak kena pajak lebih besar dari penghasilan netto pegawai dikurangi PTKP, maka tidak ada penghasilan yang kena pajak dan PPH 21 yang harus dibayarkan adalah 0%.

Kesimpulan

Dengan membaca artikel ini, kamu sudah dapat memahami tentang cara perhitungan PPH 21 dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Semoga artikel ini bermanfaat bagi kamu yang ingin mengetahui lebih detail tentang PPH 21. Jangan lupa bayar pajak tepat waktu ya!

FAQ (Frequently Asked Questions)

Apakah PPH 21 sama dengan PPh Pasal 22?

Tidak, PPH 21 dan PPh Pasal 22 adalah dua jenis pajak penghasilan yang berbeda. PPH 21 dikenakan kepada pegawai atau karyawan atas penghasilannya selama satu bulan, sedangkan PPh Pasal 22 dikenakan kepada perusahaan atau badan usaha yang membeli barang atau jasa dari pemasok dalam negeri.

Siapa yang wajib membayar PPH 21?

PPH 21 wajib dibayarkan oleh pegawai atau karyawan atas penghasilan bruto yang diterima selama satu bulan. PPH 21 termasuk dalam pajak final, yang artinya harus dibayarkan sepenuhnya oleh pegawai tanpa ada potongan atau pengurangan lagi.

Bagaimana cara melaporkan PPH 21?

PPH 21 dilaporkan setiap bulan melalui Formulir SPT Masa PPh Pasal 21. Formulir ini dapat diunduh di website Direktorat Jenderal Pajak atau diambil langsung di Kantor Pajak setempat.

Apa yang harus dilakukan jika terjadi kesalahan dalam perhitungan PPH 21?

Jika terjadi kesalahan dalam perhitungan PPH 21, kamu bisa mengajukan permohonan perbaikan melalui Formulir SPT Masa PPh Pasal 21. Permohonan perbaikan harus diajukan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah tanggal jatuh tempo pembayaran PPH 21.

Semoga Bermanfaat dan Sampai Jumpa di Artikel Menarik Lainnya

Cara Perhitungan PPH 21 2016