Hello Sobat TeknoBgt! Bagi kamu yang masih bingung tentang cara menghitung PPH 21 untuk bukan pegawai berkesinambungan, artikel ini akan memberikan penjelasan lengkap untuk membantumu memahaminya.
Apa itu Bukan Pegawai Berkesinambungan?
Sebelum membahas tentang cara menghitung PPH 21 untuk bukan pegawai berkesinambungan, penting untuk mengetahui terlebih dahulu definisi dari bukan pegawai berkesinambungan.
Bukan pegawai berkesinambungan adalah seseorang yang bekerja di suatu perusahaan atau organisasi, namun status kerjanya tidak diatur oleh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.
Hampir setiap perusahaan atau organisasi mempekerjakan bukan pegawai berkesinambungan, seperti karyawan outsourcing, pekerja lepas, kontrak proyek, dan lain-lain.
Apa itu Pajak Penghasilan 21 (PPH 21)?
PPH 21 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan karyawan atau bukan karyawan yang diterima setiap bulannya. Pajak ini dikenakan oleh pemerintah sebagai sumber pendapatan negara.
Namun, di sisi lain, tidak semua penghasilan yang diterima oleh karyawan atau bukan karyawan dikenakan PPH 21. PPH 21 hanya dikenakan pada penghasilan karyawan atau bukan karyawan yang melebihi ambang batas penghasilan kena pajak (PKP).
Apa itu Ambang Batas Penghasilan Kena Pajak (PKP)?
Ambang Batas Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah batas penghasilan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai batas bawah penghasilan yang dikenakan pajak.
PKP ini berbeda-beda tergantung pada status pernikahan, jumlah tanggungan, dan lain-lain. Saat ini, PKP untuk karyawan yang belum menikah adalah sebesar Rp 54 juta per tahun.
Kapan Bukan Pegawai Berkesinambungan Harus Membayar PPH 21?
Bukan pegawai berkesinambungan harus membayar PPH 21 jika penghasilan yang diterimanya melebihi ambang batas penghasilan kena pajak (PKP). PPH 21 ini harus dibayar setiap bulan dan dilaporkan setiap tahun.
Untuk menghitung PPH 21 bukan pegawai berkesinambungan, berikut ini adalah langkah-langkahnya:
Langkah-langkah Menghitung PPH 21 Bukan Pegawai Berkesinambungan
Langkah 1: Hitung Total Penghasilan Bruto (Gross Income)
Untuk menghitung Total Penghasilan Bruto atau Gross Income, kamu perlu menambahkan semua penghasilan yang kamu dapatkan dalam satu bulan, termasuk gaji, tunjangan, bonus, komisi, dan lain-lain.
Contoh:
Jenis Penghasilan | Nominal (Rp) |
---|---|
Gaji | 5.000.000 |
Tunjangan Makan | 1.000.000 |
Tunjangan Transportasi | 500.000 |
Bonus | 1.000.000 |
Komisi | 2.000.000 |
Total Penghasilan Bruto | 9.500.000 |
Langkah 2: Kurangi Pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP)
Setelah kamu mengetahui Total Penghasilan Bruto, selanjutnya kamu perlu mengurangi Pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP). Pengurang PKP ini berbeda-beda tergantung pada status pernikahan, jumlah tanggungan, dan lain-lain.
Contoh:
Status Pernikahan | Pengurang PKP (Rp) |
---|---|
Belum Menikah | 54.000.000 |
Total Pengurang PKP | 54.000.000 |
Setelah dihitung, kamu akan mendapatkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang harus dipotong Pajak Penghasilan 21 (PPH 21).
Langkah 3: Hitung Pajak Penghasilan 21 (PPH 21)
Setelah kamu mengetahui Penghasilan Kena Pajak (PKP), selanjutnya kamu perlu menghitung Pajak Penghasilan 21 (PPH 21) dengan menggunakan Rumus Pajak Penghasilan 21 (PPH 21).
Rumus Pajak Penghasilan 21 (PPH 21):
PPH 21 = (Gross Income – PKP) x 5%
Contoh:
Jenis Penghasilan | Nominal (Rp) |
---|---|
Gaji | 5.000.000 |
Tunjangan Makan | 1.000.000 |
Tunjangan Transportasi | 500.000 |
Bonus | 1.000.000 |
Komisi | 2.000.000 |
Total Penghasilan Bruto | 9.500.000 |
Pengurang PKP | 54.000.000 |
Penghasilan Kena Pajak (PKP) | 0 |
PPH 21 | 0 |
Dalam contoh ini, karena Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah 0, maka Pajak Penghasilan 21 (PPH 21) yang harus dibayar juga adalah 0.
FAQ
1. Apa yang dimaksud dengan bukan pegawai berkesinambungan?
Bukan pegawai berkesinambungan adalah seseorang yang bekerja di suatu perusahaan atau organisasi, namun status kerjanya tidak diatur oleh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.
2. Apa itu Pajak Penghasilan 21 (PPH 21)?
PPH 21 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan karyawan atau bukan karyawan yang diterima setiap bulannya. Pajak ini dikenakan oleh pemerintah sebagai sumber pendapatan negara.
3. Kapan bukan pegawai berkesinambungan harus membayar PPH 21?
Bukan pegawai berkesinambungan harus membayar PPH 21 jika penghasilan yang diterimanya melebihi ambang batas penghasilan kena pajak (PKP).
4. Bagaimana cara menghitung PPH 21 untuk bukan pegawai berkesinambungan?
Untuk menghitung PPH 21 bukan pegawai berkesinambungan, kamu perlu menghitung Total Penghasilan Bruto, mengurangi Pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP), dan menghitung Pajak Penghasilan 21 (PPH 21) dengan menggunakan Rumus Pajak Penghasilan 21 (PPH 21).