Cara Penghitungan PPH 21

Halo Sobat TeknoBgt! Pajak Penghasilan atau PPh 21 adalah kewajiban bagi setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan. PPh 21 dapat dihitung dengan berbagai cara, tergantung pada jenis penghasilan dan status perpajakan. Dalam artikel ini, kita akan membahas cara penghitungan PPh 21 dengan 20 sub-topik yang mudah dipahami. Yuk, simak!

1. Pengertian PPh 21

Pajak Penghasilan atau PPh adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh setiap wajib pajak. PPh 21 adalah jenis PPh yang dikenakan pada pegawai yang menerima penghasilan tetap atau tidak tetap. Penghasilan yang dikenakan PPh 21 antara lain gaji, tunjangan, bonus, dan sebagainya.

Untuk menghitung besarnya PPh 21 yang harus dibayar, perlu diperhatikan beberapa aspek seperti status perpajakan dan tarif pajak yang berlaku. Selain itu, ada juga beberapa jenis penghasilan yang tidak dikenakan PPh 21, seperti THR dan insentif.

Jadi, PPh 21 adalah pajak yang harus dibayar oleh pegawai yang menerima penghasilan tetap atau tidak tetap, tergantung pada jenis penghasilannya dan tarif pajak yang berlaku.

Berikut ini adalah tabel tarif PPh 21 tahun 2021:

Penghasilan BrutoTarif PPh 21
Kurang dari atau sama dengan Rp50.000.0005%
Lebih dari Rp50.000.000 sampai dengan Rp250.000.00015%
Lebih dari Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.00025%
Lebih dari Rp500.000.00030%

2. Pengertian Penghasilan Bruto dan Neto

Sebelum membahas lebih lanjut tentang cara penghitungan PPh 21, perlu diketahui terlebih dahulu pengertian penghasilan bruto dan neto.

Penghasilan bruto adalah total penghasilan yang diterima oleh pegawai sebelum dikurangi potongan-potongan, seperti PPh 21, iuran pensiun, dan sebagainya. Sedangkan penghasilan neto adalah penghasilan bruto setelah dikurangi potongan-potongan tersebut.

Pada saat penghitungan PPh 21, yang menjadi dasar perhitungan adalah penghasilan bruto.

3. Pengertian PTKP

PTKP atau Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah besaran penghasilan yang tidak dikenakan pajak. PTKP berbeda-beda setiap tahun dan tergantung pada status perpajakan.

PTKP berlaku untuk setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan, termasuk bagi pegawai yang menerima penghasilan tetap atau tidak tetap. PTKP akan dikurangkan dari penghasilan bruto sebelum dilakukan perhitungan PPh 21.

Berikut ini adalah tabel PTKP tahun 2021:

Status PerkawinanPTKP
Belum KawinRp54.000.000
Kawin Tidak Punya AnakRp58.500.000
Kawin Punya Satu AnakRp63.000.000
Kawin Punya Dua AnakRp67.500.000
Kawin Punya Tiga AnakRp72.000.000
Kawin Punya Empat Anak atau LebihRp76.500.000
Tunggal atau CeraiRp54.000.000

4. Penghitungan PPh 21 pada Pegawai Tetap

Bagi pegawai yang menerima penghasilan tetap, penghitungan PPh 21 dilakukan oleh pihak perusahaan tempat pegawai bekerja. Perusahaan akan menghitung besarnya PPh 21 yang harus dibayar oleh pegawai setiap bulan dan menyetorkannya ke kas negara melalui pajak bulanan.

Penghitungan PPh 21 pada pegawai tetap dilakukan dengan cara memperhatikan faktor-faktor seperti penghasilan bruto, potongan PTKP, dan tarif PPh 21 yang berlaku. Setelah itu, dapat dihitung besarnya PPh 21 yang harus dibayar oleh pegawai setiap bulannya.

5. Penghitungan PPh 21 pada Pegawai Tidak Tetap

Sedangkan bagi pegawai yang menerima penghasilan tidak tetap, penghitungan PPh 21 dilakukan secara mandiri oleh pegawai.

Pada umumnya, pegawai yang menerima penghasilan tidak tetap memiliki penghasilan yang lebih rendah dibandingkan dengan pegawai tetap. Oleh karena itu, pada penghitungan PPh 21 pada pegawai tidak tetap, tarif pajak yang berlaku adalah 5%.

Cara penghitungan PPh 21 pada pegawai tidak tetap adalah dengan memperhatikan faktor-faktor seperti penghasilan bruto, potongan PTKP, dan tarif PPh 21 yang berlaku. Setelah itu, dapat dihitung besarnya PPh 21 yang harus dibayar sebelum akhir tahun.

6. Perbedaan PPh 21 dan PPh 26

Perlu diketahui bahwa terdapat perbedaan antara PPh 21 dan PPh 26. PPh 21 adalah pajak yang dikenakan pada pegawai yang menerima penghasilan tetap atau tidak tetap. Sedangkan PPh 26 adalah pajak yang dikenakan pada pegawai yang menerima penghasilan dari pekerjaan bebas atau usaha.

Dalam penghitungan PPh 26, besarnya pajak dihitung dengan cara memperhatikan faktor-faktor seperti penghasilan bruto, potongan PTKP, dan tarif pajak yang berlaku. Perlu diketahui bahwa tarif pajak yang berlaku pada PPh 26 lebih tinggi dibandingkan dengan PPh 21.

7. Pengaruh Pinjaman Karyawan terhadap PPh 21

Banyak pegawai yang memanfaatkan fasilitas pinjaman karyawan yang disediakan oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Pinjaman karyawan dapat berpengaruh terhadap penghitungan PPh 21, terutama jika besaran pinjaman yang diberikan cukup besar.

Pada umumnya, besaran pinjaman karyawan yang diterima dianggap sebagai penghasilan bruto dan akan dikenakan PPh 21 dengan tarif yang berlaku. Oleh karena itu, perlu diperhatikan besaran pinjaman yang diberikan agar tidak berdampak pada besarnya PPh 21 yang harus dibayar.

8. Pengaruh Tunjangan Hari Tua (THT) terhadap PPh 21

Tunjangan Hari Tua atau THT adalah fasilitas yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya untuk persiapan masa pensiun. Ada beberapa perusahaan yang memberikan fasilitas THT dalam bentuk uang.

Pada umumnya, besaran THT yang diterima dianggap sebagai penghasilan bruto dan akan dikenakan PPh 21 dengan tarif yang berlaku. Oleh karena itu, perlu diperhatikan besaran THT yang diberikan agar tidak berdampak pada besarnya PPh 21 yang harus dibayar.

9. Pengaruh THR terhadap PPh 21

Tunjangan Hari Raya atau THR adalah salah satu hak karyawan yang harus diberikan oleh perusahaan pada setiap tahunnya. THR tidak dikenakan PPh 21 karena dianggap sebagai penghasilan yang tidak kena pajak.

Namun, perlu diperhatikan bahwa THR hanya diberikan pada waktu tertentu, yaitu menjelang hari raya. Oleh karena itu, pegawai yang menerima THR dapat mengalami kenaikan penghasilan pada bulan tersebut dan berdampak pada besarnya PPh 21 yang harus dibayar pada bulan tersebut.

10. Pengaruh Insentif dan Bonus terhadap PPh 21

Selain penghasilan tetap, banyak perusahaan yang memberikan insentif atau bonus sebagai bentuk penghargaan atas kinerja pegawai. Insentif atau bonus yang diterima dianggap sebagai penghasilan bruto dan akan dikenakan PPh 21 dengan tarif yang berlaku.

Dalam penghitungan PPh 21, perlu diperhatikan besaran insentif atau bonus yang diterima agar tidak berdampak pada besarnya PPh 21 yang harus dibayar.

11. Pengaruh Pensiun terhadap PPh 21

Setelah memasuki masa pensiun, seorang pegawai dapat menerima penghasilan dari beberapa sumber seperti pensiun, investasi, atau usaha. Penghasilan tersebut dapat dikenakan PPh 21 jika melebihi batas penghasilan yang tidak kena pajak.

Dalam penghitungan PPh 21 pada masa pensiun, perlu diperhatikan besaran penghasilan yang diterima agar tidak melebihi batas penghasilan yang tidak kena pajak. Jika penghasilan melebihi batas tersebut, maka perlu melakukan penghitungan PPh 21 secara mandiri dan melaporkannya ke kantor pajak setempat.

12. Pengaruh Jaminan Kesehatan terhadap PPh 21

Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN merupakan program pemerintah yang memberikan jaminan kesehatan bagi setiap warga negara Indonesia. Bagi pegawai yang terdaftar sebagai peserta JKN, maka setiap bulan akan terdapat potongan premi JKN dari penghasilannya.

Potongan premi JKN dianggap sebagai pengurangan dari penghasilan bruto dan akan mengurangi besarnya PPh 21 yang harus dibayar oleh pegawai setiap bulannya.

13. Pengaruh Asuransi Jiwa terhadap PPh 21

Asuransi Jiwa adalah salah satu produk asuransi yang memberikan perlindungan terhadap risiko kematian atau cacat total dan tetap. Bagi pegawai yang terdaftar sebagai peserta asuransi jiwa, maka setiap bulan akan terdapat potongan premi asuransi dari penghasilannya.

Potongan premi asuransi jiwa dianggap sebagai pengurangan dari penghasilan bruto dan akan mengurangi besarnya PPh 21 yang harus dibayar oleh pegawai setiap bulannya.

14. Pengaruh Pinjaman Pendidikan terhadap PPh 21

Banyak perusahaan yang memberikan fasilitas pinjaman pendidikan kepada karyawannya untuk pendidikan lebih lanjut. Pinjaman pendidikan dianggap sebagai penghasilan bruto dan akan dikenakan PPh 21 dengan tarif yang berlaku.

Dalam penghitungan PPh 21, perlu diperhatikan besaran pinjaman pendidikan yang diberikan agar tidak berdampak pada besarnya PPh 21 yang harus dibayar.

15. Pengaruh Potongan Pajak Luar Negeri terhadap PPh 21

Bagi pegawai yang bekerja di luar negeri atau mendapat penghasilan dari luar negeri, maka dapat terdapat potongan pajak dari negara asalnya (withholding tax). Potongan pajak luar negeri ini dapat mengurangi besarnya PPh 21 yang harus dibayar.

Dalam penghitungan PPh 21, perlu diperhatikan besaran potongan pajak luar negeri yang diterima agar dapat mengurangi besarnya PPh 21 yang harus dibayar.

16. Pengaruh Perpajakan atas Bonus dan Insentif perusahaan

Banyak perusahaan yang memberikan bonus dan insentif kepada pegawainya sebagai bentuk penghargaan atas kinerja yang baik. Besaran bonus dan insentif tersebut dianggap sebagai beban bagi perusahaan dan dapat dijadikan pengurangan dari penghasilan bruto perusahaan.

Dalam penghitungan PPh 21, perlu diperhatikan besaran bonus dan insentif yang diterima oleh pegawai dan besaran pengurangan yang telah dilakukan oleh perusahaan.

17. Cara Menghitung PPh 21 secara Mandiri

Bagi pegawai yang menerima penghasilan tidak tetap atau penghasilan di luar jam kerja resmi, maka perlu melakukan penghitungan PPh 21 secara mandiri. Beberapa cara yang dapat dilakukan antara lain:

  1. Menghitung penghasilan bruto dengan menjumlahkan seluruh penghasilan yang diterima dalam setahun
  2. Mengurangkan penghasilan bruto dengan PTKP
  3. Mengalikan hasil pengurangan tersebut dengan tarif PPh 21 yang berlaku

Setelah itu, dapat dihitung besarnya PPh 21 yang harus dibayar sebelum akhir tahun dengan cara menyisihkan sebagian penghasilan setiap bulan atau melakukan pembayaran secara lump sum pada akhir tahun.

18. Cara Melaporkan PPh 21

Setelah melakukan penghitungan PPh 21, perlu dilakukan pelaporan ke kantor pajak setempat. Bagi pegawai tetap, maka pelaporan dilakukan oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Sedangkan bagi pegawai tidak tetap, maka pelaporan dilakukan secara mandiri.

Untuk melaporkan PPh 21 secara mandiri, pegawai perlu mengisi formulir SPT Tahunan PPh 21 dan melampirkan bukti potong PPh 21 dari setiap pemberi penghasilan.

19. FAQ (Frequently Asked Questions) tentang PPh 21

1. Apa yang dimaksud dengan

Cara Penghitungan PPH 21